Undangan Bimtek Undangan Bimtek Teknis Pengelolaan Dokumen dan Perpustakaan Bagi Staf Sekretariat Daerah dan DPRD

Undangan Bimtek Undangan Bimtek Teknis Pengelolaan Dokumen dan Perpustakaan Bagi Staf Sekretariat Daerah dan DPRD. Arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan – kegiatannya sehingga efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – undang dan peraturan yang berlaku secara universal.

Sehubungan hal Undangan Bimtek Teknis Pengelolaan Dokumen dan Perpustakaan Bagi Staf Sekretariat Daerah dan DPRD, maka kami sebagai panitia penyelenggara bimtek diklat workshop bersama dukungan KEMENDAGRI -RI, KEMENTERIAN PAN & RB, LAN – RI, akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional dengan Tema :


Yang akan diselenggarakan pada :

Angkatan I : Senin – Kamis, 02 – 05 Mei 2016
Angkatan II : Kamis – Minggu, 05 – 08 Mei 2016
Tempat : Hotel Oasis Amir Jl. Senen Raya – Jakarta Pusat

Angkatan III : Senin – Kamis, 16 – 19 Mei 2016
Angkatan IV : Kamis – Minggu, 19 – 22 Mei 2016
Tempat : Hotel Mercure Jakarta Kota Jl. Hayam Wuruk No. 123 – Jakarta Pusat

Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah khususnya SKPD, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau menunjuk utusannya sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi untuk setiap peserta sebesar @ Rp.4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan Pada masing – masing peserta. Untuk Informasi lebih jelasnya dan pendaftaran peserta dapat menghubungi 
panitia Sdr, MASRIANTO – Hp. 08119991779 – 085315448868 Tlp./Fax. (021) – 2242 4163.

Undangan Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Dana HIBAH dan BANSOS Yang Bersih, Efisien dan Tepat Guna Sesuai Permendagri No. 14 Tahun 2016 Tentang HIBAH dan BANSOS

Undangan Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Dana HIBAH dan BANSOS Yang Bersih, Efisien dan Tepat Guna Sesuai Permendagri No. 14 Tahun 2016 Tentang HIBAH dan BANSOS Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Baru yaitu Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Hibah dan Bansos. Belanja bantuan hibah merupakan salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah tersebut dan banyak kepentingan yang dapat diakomodir, baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan telah melakukan kajian yang menemukan adanya relasi dana Bantuan Sosial (BANSOS) dan hibah (APBD) terkait pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Selain itu, didapati juga fakta banyaknya tindak pidana korupsi yang diakibatkan penyalahgunaan kedua anggaran tersebut.

Sehubungan dengan Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Dana HIBAH dan BANSOS Yang Bersih, Efisien dan Tepat Guna Sesuai Permendagri No. 14 Tahun 2016 Tentang HIBAH dan BANSOS, maka kami akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang :


Jadwal Undangan Bimtek akan dilaksanakan pada:

Angkatan I
1. Hari/Tanggal : Rabu s.d Sabtu, 11 s.d 14 Mei 2016
2. Hari/Tanggal : Rabu s.d Sabtu, 18 s.d 21 Mei 2016
3. Hari/Tanggal : Rabu s.d Sabtu, 25 s.d 28 Mei 2016
Tempat Pelaksanaan : Hotel Santika Premiere – Jakarta

Angkatan II
1. Hari/Tanggal : Kamis s.d Minggu, 02 s.d 05 Juni 2016
2. Hari/Tanggal : Kamis s.d Minggu, 09 s.d 12 Juni 2016
3. Hari/Tanggal : Kamis s.d Minggu, 23 s.d 26 Juni 2016
Tempat Pelaksanaan : Hotel Mercure Jakarta Kota – Jakarta

KONTRIBUSI DAN AKOMODASI:
  • Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 4 hari 3 malam
  • Kontribusi Peserta Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ribu Rupiah)/Orang

Catatan :
  1. Pelatihan selama 2 hari
  2. Akomodasi Hotel 4 Hari 3 Malam Kamar Twin Share
  3. Tanda Peserta Bimtek
  4. Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
  5. Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta (SERTIFIKAT BIMTEK)
  6. Tas Ransel Eksklusif

Hubungi Contact Klik disini

Bimtek implementasi PP no.27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan sistem manajemen pengelolaan serta mekanisme pertanggungjawabannya

BIMTEK IMPLEMENTASI PP NO.27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN SERTA MEKANISME PERTANGGUNGJAWABANNYA mengacu pada PP Nomor 27 tahun 2014 adalah Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan penyempurnaannya serta keputusan terkait lainnya di bidang pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) menjelaskan bahwa Pengelolaan barang milik daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga terwujud kemakmuran yang didambakan seluruh rakyat. Melalui PP ini pemerintah memberikan dasar pengaturan lebih luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN/D serta menyediakan skema baru sebagai alternatif dalam rangka pemanfaatan BMN/D di penyediaan infrastruktur. Dalam kebijakan itu mengatur penyesuaian jangka waktu dan tarif pemanfaatan BMN/D di infrastruktur. Penyesuaian jangka waktu dalam penyediaan infrastruktur antara lain untuk sewa dapat lebih dari lima tahun, dan kerja sama pemanfaatan dapat dilakukan hingga 50 tahun. Sebelumnya kerja sama pemanfaatan hanya 30 tahun.
Kami akan mengadakan bimtek dengan tema :
“BIMTEK IMPLEMENTASI PP NO.27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN SERTA MEKANISME PERTANGGUNGJAWABANNYA”
Adapun waktu dan tempat penyelenggaraan bimtek (Bimbingan Teknis Nasional),Diklat serta Workshop Sbb :



KONTRIBUSI DAN AKOMODASI:
Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 4 hari 3 malam
Kontribusi Peserta Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ribu Rupiah)/Orang
Catatan :
Pelatihan selama 2 hari
Akomodasi Hotel 4 Hari 3 Malam Kamar Twin Share
Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK
Tas Ransel Eksklusif

Informasi Pendaftaran :
Biaya penyelenggaraan Bimtek/Diklat tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk akomodasi hotel 4 hari 3 malam, paket meeting, kit pelatihan, komsumsi dan sertifikat.




Undangan Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Undangan Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikeloladalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penjelasan berikut ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini telah disusun pedoman pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
" Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD "

Penyelenggaraan yang akan dilaksanakan pada KLIK Jadwal di bawah ini :


Surat Undangan Bimtek/Diklat/Workshop  Bisa di dapatkan dengan menghubungi panitia penyelenggara Bimtek
 

Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Kegiatan Bimtek/Diklat Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) BLUD.
Pada tahun 2005 dikeluarkan PP No. 23/2005 dan Permendagri No 61/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada BLU dimana semua Rumah Sakit pemerintah harus berubah statusnya menjadi BLU/BLUD. Persyaratan substantif, teknis maupun administratif yang dicantumkan dalam PP No. 23/2005 maupun Permendagri 61/2007 bukan sekedar dokumen-dokumen kelengkapan yang harus disediakan oleh manajemen RS. Dalam berbagai persyaratan tersebut terkandung janji yang harus dipenuhi dalam suatu periode tertentu, yang tidak mudah dipenuhi jika tidak dibarengi dengan konsistensi dan komitmen yang tinggi Sebagaimana diketahui juga, Menghadapi Kebijakan Zero Growth Formasi PNS dan Aplikasi Manajemen Modern Dalam Pembinaan SDM Birokrasi. Pemerintah berkomitmen ingin membenahi segala sesuatunya. Berbagai aturan yang berkaitan dengan kepegawaian juga akan ditata kembali. Terdapat beberapa pengecualian dalam Zero Growth Formasi PNS ini, seperti tenaga medis, dokter dan perawat, petugas keselamatan publik dan tenaga pengajar.

"Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)"

Penyelenggaraan yang akan dilaksanakan pada KLIK Jadwal di bawah ini :


Surat Undangan Bimtek/Diklat/Workshop  Bisa di dapatkan dengan menghubungi panitia penyelenggara Bimtek
 

Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendaharawan SKPD

Pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan ujung tombak terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang tertib menuju good governance. Terselenggaranya tata pemerintahan dimulai dari pengelolaan keuangannya yang baik. Mulai dari proses perencanaan, penggunaan, dan pertanggung jawaban, dapat dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien, serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
" Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendaharawan SKPD "

Penyelenggaraan yang akan dilaksanakan pada KLIK Jadwal di bawah ini :


Surat Undangan Bimtek/Diklat/Workshop  Bisa di dapatkan dengan menghubungi panitia penyelenggara Bimtek
 

Undangan Bimtek Sistem Admininistrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara

Materi kegiatan Bimbingan Teknis Nasional/Diklat Sistem Admininistrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara

" Bimtek Sistem Admininistrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara "

Penyelenggaraan yang akan dilaksanakan pada KLIK Jadwal di bawah ini :


Surat Undangan Bimtek/Diklat/Workshop  Bisa di dapatkan dengan menghubungi panitia penyelenggara Bimtek.

Undangan Bimtek perencanaan dan penyusunan anggaran instansi pemerintah berbasis kinerja

Reformasi keuangan negara mengubah sistem anggaran yang semula menekankan pada pembiayaan suatu kegiatan menjadi pembiayaan untuk mencapai suatu kinerja tertentu. Dengan sistem Anggaran Berbasis Kinerja langkah penetapan anggaran adalah sasaran yang ingin dicapai yaitu yang telah ditetapkan dalam renstra, baik sasaran jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk tahun ini tidak sekedar memberikan hasil kinerja tahun ini saja namun juga akan mendukung pencapaian kinerja di masa yang akan datang. Anggaran yang baik disusun agar mampu mendukung pencapaian sasaran dengan efektif, efisien dan ekonomis namun yang juga sangat penting adalah anggaran itu applicable. Ada beberapa hal prinsip disiplin anggaran yang perlu diperhatikan saat penyusunan anggaran. Pertama, rencana pendapatan berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional. Sedang rencana belanja, merupakan batas tertinggi pengeluaran. Kedua, setiap anggaran pengeluaran harus dipastikan punya dana pendapatan yang cukup. Ketiga, setiap penerimaan dan pengeluaran harus masuk APBN/APBD tahun berjalan dan melalui Kas Umum daerah. 
"Bimtek Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Instansi Pemerintah Berbasis Kinerja"
Penyelenggaraan yang akan dilaksanakan pada KLIK Jadwal di bawah ini :


Surat Undangan Bimtek/Diklat/Workshop  Bisa di dapatkan dengan menghubungi panitia penyelenggara Bimtek
 

Undangan Bimtek Tatacara Penyusunan Dan Evaluasi RKA Pemerintah Daerah

Materi kegiatan Bimbingan Teknis Nasional/Diklat
"Bimtek Tatacara Penyusunan Dan Evaluasi RKA Pemerintah Daerah"

Penyelenggaraan yang akan dilaksanakan pada KLIK Jadwal di bawah ini :


Surat Undangan Bimtek/Diklat/Workshop  Bisa di dapatkan dengan menghubungi panitia penyelenggara Bimtek.

Bimtek Akuntabilitas Penganggaran, Penatausahaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD Menuju WTP

Sebagaimana di ketahui bersama bahwa korupsi tidak hanya dilakukan pada pelaksanaan Anggaran, tetapi telah di mulai saat perencanaan kerja dan penganggaran. Oleh karna pemerintah Daerah harus menjadi barisan yang terdepan untuk menciptakan pengelolaan keuangan Daerah yang tansfaran dan akuntabel untuk mewujudkan  pengelolaan Keuanganyang baik atau good governance. Dan disamping itu pemerintah telah menerbitkan Permendagri No. 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini penting karena Reviu Laporan Keuangan merupakan suatu proses menelaah laporan keuangan ke dalam komponen-komponennya. Penelaahan mendalam terhadap masing-masing komponen dan hubungan diantara komponen-komponen tersebut akan menghasilkan pemahaman menyeluruh atas laporan keuangan itu sendiri. Hal ini juga merupakan bagian dari koreksi atas laporan keuangan terhadap temuan-temuan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan oleh BPK maupun BPKP. Dengan Analisis Laporan Keuangan ini diharapkan akan tersaji suatu Laporan Keuangan yang bersih, akuntable dan transparan sehingga dapat terhindar dari berbagai masalah yang mungkin timbul dari Laporan Keuangan, seperti dugaan korupsi maupun kesalahan proses akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dan temuan BPK yang tidak Wajar.


Penyelenggaraan yang akan dilaksanakan pada KLIK Jadwal di bawah ini :


Surat Undangan Bimtek/Diklat/Workshop  Bisa di dapatkan dengan menghubungi panitia penyelenggara Bimtek Akuntabilitas Penganggaran, Penatausahaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD Menuju WTP

Undangan Bimtek PENINGKATAN KAPASITAS STAF SEKRETARIAT DPRD DALAM BIDANG KEHUMASAN, PROTOKOLER,PERSIDANGAN, ADMINISTRASI DAN KEUANGAN, SERTA STRATEGI PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DPRD YANG BERBASIS AKRUAL

Undangan Bimtek / Diklat Peningkatan Kapasitas Staf Sektretariat DPRD Sekretaris Dewan (SEKWAN) Beserta jajaran Staf Sekretariat DPRD dalam bidang kehumasan,keprotokoleran,persidangan,administrasi dan keuangan mempunyai peran dan tanggungjawab yang cukup besar, Baik dalam melaksanakan teknis pekerjaan dilapangan Maupun memberikan dukungan (Supporting) terhadap tugas – tugas Anggota Dewan. Karena posisinya yang begitu penting tersebut, tentunya juga dituntut mempunyai Skill (SDM) yang memadai guna mengoptimalkan peran,fungsi dan kinerjanya. Selain menunjang tugas-tugas dewan dalam konteks (Tri Fungsi DPRD) Fungsi Anggaran, Pengawasan dan Legislasi, tentunya juga berkaitan dengan pekerjaan dilapangan, diantaranya Protokoler dan Kehumasan, Persidangan, Administrasi dan Keuangan.Sehubungan Hal tersebut, Maka Lembaga Pengembangan dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP)bersama dukungan Kementerian Dalam Negeri – RI akan menyelenggarakan
Bimbingan Teknis Nasional dengan tema :

Yang akan diselenggarakan pada :
Lihat Jadwal Lainnya Klik disini

Berkenaan dengan itu, maka kami Mengundang Bapak/ibu untuk ikut serta hadir dalam acara bimtek nasional dimaksud, atau kiranya dapat mengutus Kabag, Kasubbag, PPTK, Bendahara dan jajaran Staf Sekretariat DPRD yang berkompoten hadir sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

Adapun Biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui Administrasi / Kontribusi yang di bebankan kepada masing – masing Peserta sebesar @ Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ),Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi Panitia.

Undangan Bimtek Pedoman Teknis Penyusunan RPJMD, RENSTRA SKPD Dan RENJA SKPD,Pedoman Penyusunan RKA,DPA dan RKPD, Monitoring Dan Evaluasi Kinerja SKPD,Serta Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Undangan bimbingan teknis nasional / diklat keuangan mengenai Pedoman Teknis Penyusunan RPJMD,RENSTRA,RENJA SKPD dan Penyusunan RKA Serta LAKIP. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa para pejabat pemerintah daerah maupun lingkup satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai sistem peningkatan kinerja bagi setiap SKPD, Evaluasi Kinerja SKPD, Indikator kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), Serta Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja ( RENJA) SKPD sebagai dokumen resmi dalam pembangunan daerah yang memuat visi misi dan agenda KDH,tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD.Berkaitan hal tersebut, maka kami Lembaga Pengembangan dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP), bersama dukungan Kementerian Dalam Negeri – Republik Indonesia, akan menyelenggarakan Bimtek Nasional dengan Tema :


Yang akan di selenggarakan Pada :

Lihat Jadwal Lainnya Klik disini

Sehubungan Hal tersebut, maka kami mengharapkan kehadiran, partisipasi dan peran aktif Bapak/Ibu/sdr (i) atau kiranya dapat mengutus Para Pejabat Daerah, Kepala SKPD, Kabag / Kasubbag, PPTK,Bendahara Dan Jajaran Staf SKPD yang terkait pada kesempatan tersebut.Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui Administrasi/Kontribusi yang dibebankan kepada masing – masing peserta sebesar @Rp. 4.500,000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).Sudah termasuk Akomodasi hotel, Konsumsi (pagi,siang,malam) seminar kit, dan Sertifikat Pelatihan.Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubung panitia.

Undangan Bimtek Tentang Mekanisme Penyusunan Program, Perhitungan Anggaran Dan RKA,Penyusunan Dan Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD, Serta Peran Dan Fungsi Staf Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Tri Fungsi DPRD

Undangan Bimtek dan diklat ” Mekanisme Penyusunan Program, Perhitungan Anggaran Dan RKA,Penyusunan Dan Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD, Serta Peran Dan Fungsi Staf Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Tri Fungsi DPRD “.Dalam Rangka meningkatkan peran, fungsi, dan kinerja Legislatif dalam bidang Anggaran, Legislasi, dan Pengawasan agar terciptanya kesamaan persepsi dan pemahaman bersama untuk dapat dipedomani dalam rangka meningkatkan komunikasi, kompetensi, teknik dan metode dalam proses pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Serta pendalaman tugas pokok dan fungsi alat kelengkapan DPRD, sehingga dalam pelaksanaan tupoksi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran.dengan mengundang jajaran terkait melalui bimtek dan diklat.

Sehubungan dengan hal diatas, maka kami Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan( LPIMP ) Bersama Dukungan Kementerian Dalam Negeri – RI, akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional dengan Tema :


Yang akan diselenggarakan pada :


Sehubungan Hal tersebut, maka kami mengundang dan mengharapkan kehadiran, partisipasi serta peran aktif Bapak / Ibu / sdr (i) Para Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris DPRD, Kabag / Kasubag, Serta Staf Sekretariat DPRD yang terkait pada kesempatan tersebut.

Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan dan dibebankan kepada masing – masing peserta Sebesar @ Rp. 5.000,000,- (Lima Juta Rupiah), sudah termasuk akomodasi hotel, konsumsi (Pagi,Siang, Malam) , perlengkapan Bimtek, dan Sertifikat.

Untuk Informasi lebih lanjut Silahkan menghubungi panitia,

Sdr. Masrianto

Hp. 08119991779 – 085315448868
TLP. / FAX : 021 – 22424163.
Email : info.masrianto@yahoo.com

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bimtek Keberadaan Staf Ahli Dan Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Terhadap Kebijakan Daerah/Publik Dalam Kerangka Otonomi Daerah

Keberadaan Staf Ahli Dan Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Terhadap Kebijakan Daerah/Publik Dalam Kerangka Otonomi Daerah Serta Kejelasan Tugas Pokok Dan Fungsi Atau Tufoksi Staf Ahli Bidang Hukum, Sosial & Politik, Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan Dan SDM Dan Ekonomi Dan Keuangan Dalam Pemerintah.
Jabatan Staf Ahli dalam roda pemerintahan sesungguhnya merupakan jabatan yang sangat strategis, karena merupakan “otak” atau “konsultan” kepala daerah di bidang tertentu atau istilah kerennya ‘Tim Kreator Pemerintah Daerah’. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat mengenai program pembangunan yang akan dijalankan sesuai dengan kekhususan bidangnya. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan suatu jabatan baru yang diamanatkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Terbentuknya jabatan ini dilatarbelakangi terpilihnya kepala daerah yang berasal dari berbagai kalangan, sehingga tidak semua kepala daerah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Untuk itu, dibutuhkan pendamping kepala daerah yang dapat memberikan saran pertimbangan terkait bidang politik, hukum, pemerintahan, perekonomian dan keuangan serta kependudukan dan sumber daya manusia.
Namun kenyataannya, meskipun kebanyakan para staf ahli ini pegawai senior, ironisnya, tidak semua staf ahli kepala daerah adalah orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Mereka berasal dari berbagai disiplin ilmu yang sering ‘tidak ketemu’ dengan jabatan ‘ahli’ nya tersebut. Hal ini sangat disadari oleh Kemendagri, sehingga Kemendagri selalu melakukan upaya-upaya agar staf ahli dapat menjadi benar-benar ahli, baik dengan penambahan wawasan maupun motivasi-motivasi.
Dalam rangka upaya untuk berpartisipasi memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah daerah baik eksekutif dan legislatif tentang revisi/perubahan yang dilakukan pemerintah pusat, Kami dari Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan ( LPIMP )Bersama Dukungan KEMENDAGRI, KEMENKEU, Dan BPK – RI, akan mengadakan Bimtek Nasional, Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan dari narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan Bintek Nasional dengan Thema

Keberadaan Staf Ahli Dan Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Terhadap Kebijakan Daerah/Publik Dalam Kerangka Otonomi Daerah Serta Kejelasan Tugas Pokok Dan Fungsi Atau Tufoksi Staf Ahli Bidang Hukum, Sosial,Politik, Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan Dan SDM Dan Ekonomi Dan Keuangan Dalam Pemerintahan

Dalam hal penyelenggaraan bimtek ini kami mengundang staf pemerintah terkait.

BIMTEK MEMBENTUK PRIBADI SIGAP DAN DINAMIS SEORANG AJUDAN, SEKPRI, ASPRI, PROTOKOL DAN HUMAS

Kegiatan Bimtek tentang dalam membentuk pribadi sigap dan dinamis seorang ajudan,sekpri,aspri,dan protokol serta humas. protokol diartikan sebagai Tata Tertib Upacara, yang kemudian dilengkapi dengan Tata Tertib Acara, umumnya diterapkan dalam suatu upacara atau kegiatan yang bersifat protokoler untuk menjaga citra organisasi/instansi yang mapan. Gagalnya suatu kegiatan protokoler akan berdampak negatif pada citra pemerintahan, yang berarti gagalnya PR pemerintahan. Karenanya diperlukan suatu pelatihan bagi petugas pelaksana protokol dalam menjalankan tata cara kegiatan yang bersifat protokoler agar benar-benar efektif mencapai citra yang diharapkan.
Sebagai salah satu solusi untuk mengurangi berbagai permasalahan yang menyangkut kualitas sumber daya manusia yang sangat terbatas, dalam kesempatan ini Lembaga kami bersedia membantu pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan sejenis Bimbingan Teknis ( Bimtek ). 
Kami dari Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan ( LPIMP ) Bersama Dukungan KEMENDAGRI, KEMENKEU, Dan BPK – RI, akan mengadakan Bimtek Nasional dengan tema ;

BIMTEK MEMBENTUK PRIBADI SIGAP DAN DINAMIS SEORANG AJUDAN, SEKPRI, ASPRI, PROTOKOL DAN HUMAS 

Dalam hal penyelenggaraan  bimtek ini kami mengundang staf pemerintah terkait.

Undangan Bimtek Pajak Retribusi Daerah

Undangan Bimtek dan Diklat kali tentang pajak atau Perpajakan.Sebagai bahan Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab. Oleh karena itu, pajak dan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingat pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah (PAD) dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah dalam hal sistem dan prosedur pemungutan dan penggalian potensi pajak dan retribusi daerah.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kami dari Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan ( LPIMP ) Bersama Dukungan KEMENDAGRI, KEMENKEU, Dan BPK – RI, akan mengadakan Bimtek Nasional dengan tema ;
Yang akan dilaksanakan pada :
Lihat juga Materi Undangan Bimtek dan diklat ,Jadwal Lainnya
Maret 2016  –  April 2016  –  Mei 2016  –   Juni 2016  –  Juli 2016  –
Agustus 2016  –   September 2016  –  Oktober 2016  –  Nopember 2016  –  Desember 2016
Untuk materi lainnya tentang Pajak  lihat disini.Dari Hal di atas kami selaku panitia bimbingan teknis nasional (bimtek),diklat (pendidikan dan pelatihan) mengundang kepada instansi pemerintahan dari propinsi kabupaten/kota untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan menunjuk staf yang berkompoten di bidangnya.Undangan Pajak dapat di terima dengan konfirmasi ke panitia. Lihat juga Materi Undangan Bimtek dan diklat tentangkeuangan,Kepegawaian,protokoler,staff ahli,LKPJ, pemerintahan daerah,aset daerah,Dana Desa,RKA serta Penyusunan APBD dan masih banyak yang lainnya.

DAFTAR ISI






Menerima Permintaan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Bagi DPRD,Pemerintah daerah,SKPD seluruh Indonesia

infobimtek


08119991779





Visit : www.masrianto.com