SELAMAT DATANG DI WEBSITE LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
" SELAMAT DATANG DI WEBSITE LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN


" L P I M P MASRIANTO







Slider


Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015,PERMENDAGRI No.37 Tahun 2014

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah telah menetapkan PERMENDAGRI No.37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan menyusun laporan Keuangan Bendahara dan membantu memahami proses verifikasi dan pemeriksaan internal dan eksternal, meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/ Kuasa BUD, serta tatacara Perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, tata cara menyusun neraca, laporan arus kas, manajemen pengelolaan kas, penyusunan dan pelaporan perjalanan dinas dan sebagainya, sehingga di dalam pelaporan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan (audit) BPK tidak terjadi adanya temuan.

Sehubungan hal tersebut, maka kami Lembaga Pengembangan dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) bersama dukungan KEMENDAGRI, KEMENKEU, Dan BPK - RI akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional dengan Tema :

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015, PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH, SERTA
MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK
YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SKPD/KUASA BUD 

Acara akan diselenggarakan pada :

ü Angkatan I : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 15 – 18 September 2014

ü Angkatan II : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 18 – 21 September 2014

Tempat : Hotel The Jayakarta* * * *Jl. Hayamwuruk, Jakarta

ü Angkatan III : Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 22 – 25 September 2014

ü Angkatan IV : Hari/Tanggal : Kamis - Minggu, 25 – 28 September 2014

ü Angkatan V : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 28 September - 02 Oktober 2014

Tempat : Hotel Oasis Amir * * * *Jl. Senen Raya, Jakarta

Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, Kabag / Kasubag, PPTK, Bendahara SKPD dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

Contact person panitia via HP : 0811 999 1779  a/n MASRIANTO


UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Maka kami dari Media Informasi http://www.info2bimtek.com/ akan menyelenggarakan acara sebagai berikut : Sosialisasi, Seminar dan Workshop Atau Bimbingan Teknis Nasional ( BIMTEK )Tentang ASN seperti yang tertuang pada UU No. 5 Tahun 2014
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Acara ini akan diadakan sesuai waktu atau JADWAL yang telah di tentukan yang bisa di lihat disini.
Sosialisasi, Seminar dan Workshop Tentang ASN ini akan terlaksana dari partisipasi semua instansi pemerintahan di seluruh indonesia .maka,kami selaku Panitia Bimbingan Teknis Nasional mengundang instansi pemerintah dan SKPD di indonesia.yakni,Kepala Pemerintah Daerah serta staff terkait Baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota untuk menghadiri acara tersebut.

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
 adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.Maka telah di keluarkan PERMENDAGRI yakni :
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Sosialisasi, Seminar dan Workshop Akuntansi Pemerintahan
Dalam rangka memberikan pemahaman kepada stakeholders dalam penyusunan laporan keuangan, memperoleh masukan dari para stakeholders, serta meningkatkan khasanah pengetahuan masyarakat pada akuntansi sektor publik khususnya akuntansi pemerintahan maka perlu dilakukan sosialisasi, seminar dan workshop akuntansi pemerintahan.
Visi : 
”Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas.”
Misi :
  1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
  2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
  3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.
Acara ini akan diadakan sesuai waktu atau JADWAL yang telah di tentukan yang bisa di lihat disini.
Sosialisasi, Seminar dan Workshop Akuntansi Pemerintahan ini akan terlaksana dari partisipasi semua instansi pemerintahan di seluruh indonesia .maka,kami selaku Panitia Bimbingan Teknis Nasional mengundang instansi pemerintah dan SKPD di indonesia.yakni,Kepala Biro Keuangan dan Bagian Perencanaan Keuangan Pemerintah Daerah serta staff terkait Baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota untuk menghadiri acara tersebut.

Peran Praktisi Hukum Bagi Staf Ahli/Aparat Pemda Untuk Membantu Kepala Daerah Dalam Mengantisipasi Pengaduan Masyarakat Agar Keluar Dari Jeratan Hukum

Jabatan StafAhli dalam roda pemerintahan sesungguhnya merupakan jabatan yang sangat strategis, karena merupakan “otak” atau “konsultan” kepala daerah di bidang tertentu atau istilah kerennya ‘Tim Kreator Pemerintah Daerah’. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat mengenai program pembangunan yang akan dijalankan sesuai dengan kekhususan bidangnya. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan suatu jabatan baru yang diamanatkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Terbentuknya jabatan ini dilatarbelakangi terpilihnya kepala daerah yang berasal dari berbagai kalangan, sehingga tidak semua kepala daerah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Untuk itu, dibutuhkan pendamping kepala daerah yang dapat memberikan saran pertimbangan terkait bidang politik, hukum, pemerintahan, perekonomian dan keuangan serta kependudukan dan sumberdaya manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,Perkanankan kami dari Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah ( LPMKP2D ), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan dari narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan Bimtek Nasional dengan Thema :

Peran Praktisi Hukum Bagi Staf Ahli/Aparat Pemda Untuk Membantu Kepala Daerah Dalam Mengantisipasi Pengaduan Masyarakat Agar Keluar Dari Jeratan Hukum
 \
Adapun kegiatan ini akan kami selenggarakan pada 3 (Tiga) Angkatan:

Angakatan
Hari/Tanggal
Tempat
I
SelasaRabu
13 – 14 Mei 2014

Hotel Amaris Mangga dua
Jl. GunungSahari No. 1 – Jakarta Utara
II
SelasaRabu
20 – 21 Mei 2014
III
SelasaRabu
27 – 28 Mei 2014






Mengingat pentingnya pembahasan materi tersebut, maka kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara (i) atau mengutus wakil-wakilnya yang berkompoten sebagai peserta.
Biaya penyelenggaraan Bintek ini dibebankan kontribusi bagi setiap peserta sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima RatusRibuRupiah) sudah termasuk Fasilitas Akomodasi Hotel, Konsumsi (Makan Pagi, Siang, Malam dan Coffee Break), Perlengkapan Bimtek, Sertifikat.Untuk konfirmasi pendaftaran peserta dapat menghubungi Panitia.


Bagi Calon Peserta Yang Belum Bisa Hadir Sesuai Dengan Jadwal, Dapat Menjadwalkan Waktu Dan Tempat Dengan Syarat Peserta Komulatif Menimal (15) Peserta

DAFTAR ISI - Media Informasi Workshop dan Bimbingan Teknis Nasional

DAFTAR ISI


PERENCANAAN,PENATAUSAHAAN,AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SKPD - PPKD,AUDIT INVESTIGASI DAN PENYUSUNAN LPJ BENDAHARA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENUJU WAJAR TANPA PENGECUALIAN

Dengan hormat,Sebagaimana di ketahui bersama pembahasan penyusunan APBD tahun anggaran 2014 sudah di tetapkan dan implementasinya di tuangkan di dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), di mana di dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,prioritas pembangunan dan rencana kerja yang terukur serta pendanaannya.Didalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran satuan perangkat daerah (RKA-SKPD) masih banyak mengalami keterbatasan (knowledge,skill,attitude) baik di dalam penatausahaan keuangan daerah,tatacara menyusun neraca,laporan arus kas,manajemen pengelolaan kas,penyusunan dan pelaporan perjalanan dan sebagainya,sehingga di dalam pertanggungjawaban dan pemeriksaan (audit) BPK masih terjadi adanya temuan.
Sehubungan hal tersebut maka kami selaku panitia bersama dukungan KEMENDAGRI-RI akan menyelenggarakan bimbingan  teknis nasional dengan tema :

“ PERENCANAAN,PENATAUSAHAAN,AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SKPD/PPKD,AUDIT INVESTIGASI DAN PENYUSUNAN LPJ BENDAHARA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENUJU WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( WTP )“

Yang akan di selenggarakan pada :

ANGKATAN
HARI / TANGGAL
TEMPAT
I
KAMIS – MINGGU, 06 – 09 MARET 2014


HOTEL GOLDEN BOUTIQUE
 JLN. ANGKASA No. 1
Jakarta Pusat
II
SENIN – KAMIS, 10 – 13 MARET 2014

III
KAMIS – MINGGU, 13 – 16 MARET 2014

IV
KAMIS – MINGGU, 20 – 23 MARET 2014


HOTEL OASIS AMIR
JL. SENEN RAYA
Jakarta Pusat

V
SENIN – KAMIS, 07 – 10 APRIL 2014

VI
KAMIS – MINGGU, 10 – 13 APRIL 2014

VII
SENIN – KAMIS, 05 – 08 MEY 2014


HOTEL MERCURE REKSO
JL.HAYAM WURUK
Jakarta Pusat
VIII
KAMIS – MINGGU,  08 – 11 MEY 2014

IX
KAMIS – MINGGU, 22 – 25 MEY 2014



Demikian undangan bimbingan teknis nasional ini kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

SOSIALISASI UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PENTINGNYA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MEMILIKI PROFESI DAN MANAJEMEN ASN DALAM MENJALANKAN TUGAS PELAYANAN PUBLIK

bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara
Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.
Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Maka berkaitan dengan hal tersebut,Lembaga Pengembangan Informasi dan Manajemen Pemerintahan (LPIMP) bersama dukungan Kementerian Dalam Negeri – RI.Akan menyelenggarakan Diklat Nasional untuk mensosialisasikan UU No. 5 Tahun 2014. Yakni,Perubahan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
dengan tema:

''SOSIALISASI UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PENTINGNYA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MEMILIKI PROFESI DAN MANAJEMEN ASN DALAM MENJALANKAN TUGAS PELAYANAN PUBLIK ''

Yang akan di selenggarakan Pada :

ANGKATAN
HARI / TANGGAL
TEMPAT
I
SENIN - KAMIS, 10 – 13 MARET 2014
HOTEL GOLDEN BOUTIQUE – JAKARTA PUSAT
II
SENIN - KAMIS, 17 – 20 MARET 2014
HOTEL MERCURE REKSO – JAKARTA PUSAT
III
SENIN - KAMIS, 24 – 27 MARET 2014
HOTEL OASIS AMIR – JAKARTA PUSAT
IV
KAMIS - MINGGU, 10 – 13 APRIL 2014
HOTEL MERCURE REKSO – JAKARTA PUSAT
V
KAMIS - MINGGU, 17 – 20 APRIL 2014
HOTEL OASIS AMIR – JAKARTA PUSAT
VI
SELASA – JUM’AT, 22 – 25 APRIL 2014
HOTEL OASIS AMIR – JAKARTA PUSAT
VII
KAMIS - MINGGU, 22 – 25 MEI 2014
HOTEL MERCURE REKSO – JAKARTA PUSAT
VIII
SENIN - KAMIS, 26 – 29 MEI 2014
HOTEL MERCURE REKSO – JAKARTA PUSAT
















PAJAK RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2014 DAN OPTIMALISASI PEMUNGUTAN DAN PENGGALIAN POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PENILAIAN DAN PEMETAAN PBB DAN BPHTB SERTA PENGELOLAAN DAN AUDIT PAJAK DAERAH

Dalam pelaksanaan otonomi daerah,dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab.oleh karena itu pajak dan retribusi yang telah 
di serahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk propinsi maupun kabupaten/kota harus di kelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.Hal ini mengingat pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 / 1985 dan UU No. 12 / 1994.Dalam perkembangannya,Undang-Undang No. 28 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa selambatnya pada Tahun 2014 pengelolaan PBB Perdesaan dan perkotaan sepenuhnya di lakukan oleh Kabupaten/Kota.Bagi Kabupaten/Kota PBB bukan merupakan Pajak baru.Meskipun selama ini PBB dikelola oleh Pemerintah Pusat,Kabupaten/Kota menerima bagi hasil penerimaan pajaknya dan juga ikut terlibat dalam pengelolaannya meskipun masih terbatas pada pendistribusian dokumen SPPT/DHKP.

Berkaitan hal tersebut,maka Lembaga Pengembangan Informasi dan Manajemen Pemerintahan (LPIMP) bersama dukungan KEMENTERIAN DALAM NEGERI – RI ,akan menyelenggarakan Diklat Nasional Pajak Daerah ,dengan Tema :


Yang akan di selenggarakan pada :

ANGKATAN
HARI
TANGGAL
TEMPAT
I
SENIN – KAMIS
24 – 27 FEB  2014
 HOTEL OASIS AMIR – JAKARTA PUSAT
II
KAMIS - MINGGU
06 – 09 MARET 2014
HOTEL GOLDEN BOUTIQUE – JAKARTA 
III
KAMIS - MINGGU
13 – 16 MARET 2014
HOTEL MERCURE REKSO – JAKARTA PUSAT
IV
KAMIS - MINGGU
20 – 23 MARET 2014
 HOTEL OASIS AMIR – JAKARTA PUSAT
V
KAMIS - MINGGU
03 – 06 APRIL 2014
 HOTEL MERCURE REKSO – JAKARTA PUSAT
VI
SENIN – KAMIS
07 – 10 APRIL 2014
HOTEL MERCURE REKSO – JAKARTA PUSAT
VII
SENIN - KAMIS
14 – 17 APRIL 2014
 HOTEL OASIS AMIR – JAKARTA PUSAT 
VIII
SENIN - KAMIS
19 – 22 MEI 2014
 HOTEL MERCURE REKSO – JAKARTA PUSAT

Sehubungan hal tersebut,maka kami mengundang dan mengharapkan kehadiran,partisipasi serta peran aktif Bapak / Ibu / sdr (i) atau kiranya dapat mengutus Ka.Dispenda,BPKAD/DPPKAD,UPTD,Kabag,Kasubag,PPTK,Bendahara,Pelaksana serta Jajaran Staf yang terkait lainnya pada kesempatan tersebut.

Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut,akan dilakukan melalui Administrasi/Kontribusi yang dibebankan kepada masing-masing peserta @ Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penyelenggara Kegiatan.

Demikian kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KONFIRMASI UNTUK MENDAPATKAN SURAT UNDANGAN BIMTEK TERSEBUT / INFORMASI LEBIH JELAS DAPAT MENGHUBUNGI PANITIA BIMTEKNAS :

Sdr. MASRIANTO

HP : 085315448868

Berlangganan Artikel

Masukkan email anda disini dan dapatkan kiriman artikel terbaru kami setiap saat:

Delivered by info2bimtek.com


Kompas TV




Chat Live


Select

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2014. Media Informasi Workshop dan Bimbingan Teknis Nasional - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by info2bimtek Template
Proudly powered by Mario