Breaking News

Rabu, 01 Juli 2015

UNDANGAN BIMTEK - DIKLAT NASIONAL PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016, PENYUSUNAN KUA – PPAS,RKA SKPD,DPA DAN ANGGARAN KAS

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah telah menetapkan PERMENDAGRI No.37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan menyusun laporan Keuangan Bendahara dan membantu memahami proses verifikasi dan pemeriksaan internal dan eksternal, meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/ Kuasa BUD, serta tatacara Perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, tata cara menyusun neraca, laporan arus kas, manajemen pengelolaan kas, penyusunan dan pelaporan perjalanan dinas dan sebagainya, sehingga di dalam penyusunan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan (audit) BPK tidak terjadi adanya temuan dan mendapat predikat WTP.
Sehubungan hal tersebut, maka kami Lembaga Pengembangan dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) bersama dukungan KEMENDAGRI, KEMENKEU, Dan BPK - RI akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional dengan Tema :

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016, PENYUSNAN KUA – PPAS,RKA SKPD,DPA DAN ANGGARAN KAS, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH, SERTA MEKANISME PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SKPD/KUASA BUD 
Yang akan diselenggarakan pada :

Jadwal Kegiatan DISINI

Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, Kabag / Kasubag Keuangan, Kabag / Kasubag Umum, PPTK, Bendahara dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

KONFIRMASI UNTUK MENDAPATKAN SURAT UNDANGAN BIMTEK TERSEBUT / INFORMASI LEBIH JELAS DAPAT MENGHUBUNGI PANITIA BIMTEKNAS :

Sdr. MASRIANTO

HP : 085315448868 / 08119991779

Jumat, 26 Juni 2015

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PPK-SKPD,PPTK,VERIFIKASI & BENDAHARA

Salam sejahtera teriring doa semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan Taufiqnya dalam menjalankan tugas keseharian kita, Amin.
Diklat keuangan Dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan menyusun laporan keuangan,laporan bendahara dan membantu memahami proses verifikasi dan pemeriksaan internal dan eksternal ,maka kami dari selaku penyelenggara kegiatan dengan dukungan narasumber dari Kementeriandalam negeri dan Kementerian Keuangan berinisiatif memfasilitas Diklat keuangan i penyelenggaraan kegiatan
“PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PPK-SKPD,PPTK,VERIFIKASI & BENDAHARA “
Kegiatan ini di Selenggarakan dengan beberapa Angkatan :

Jadwal bisa di lihat DISINI 

KONFIRMASI UNTUK MENDAPATKAN SURAT UNDANGAN BIMTEK TERSEBUT / INFORMASI LEBIH JELAS DAPAT MENGHUBUNGI PANITIA BIMTEKNAS
Sdr. MASRIANTO HP : 085315448868 / 08119991779

Kamis, 25 Juni 2015

STANDAR BIAYA MASUKAN 2015 & PENYUSUNAN APBD

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah telah menetapkan PERMENDAGRI No.37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan menyusun laporan Keuangan Bendahara dan membantu memahami proses verifikasi dan pemeriksaan internal dan eksternal, meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/ Kuasa BUD, serta tatacara Perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, tata cara menyusun neraca, laporan arus kas, manajemen pengelolaan kas, penyusunan dan pelaporan perjalanan dinas dan sebagainya, sehingga di dalam penyusunan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan (audit) BPK tidak terjadi adanya temuan dan mendapat predikat WTP.Sehubungan hal tersebut, maka kami Lembaga Pengembangan dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) bersama dukungan KEMENDAGRI, KEMENKEU, Dan BPK – RI akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional dengan Tema :
“STANDAR BIAYA MASUKAN 2015 dan PEDOMAN PENYUSUNAN APBD “

Kegiatan acara tersebut akan di laksanakan pada : Klik Jadwal

KONFIRMASI UNTUK MENDAPATKAN SURAT UNDANGAN BIMTEK TERSEBUT / INFORMASI LEBIH JELAS DAPAT MENGHUBUNGI PANITIA BIMTEKNAS
Sdr. MASRIANTO HP : 085315448868 / 08119991779

Rabu, 24 Juni 2015

Mekanisme Perencanaan,Penganggaran,Pengadaan,Pengelolaan,Evaluasi dan Pertanggungjawaban Aset/Barang Milik Daerah

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik daerah,maka pihak yang terkait dengan pengelola barang,kuasa penggunaan barang,penilai barang dan pihak ketiga harus memahami peraturan perundangundangan yang menyangkut hal tersebut secara konfrehensif.Peraturan tersebut termuat dalam peraturan pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Masalah tersebut secara teknis di jabarkan Dalam permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan PP No. 27 TAHUN 2014 :

1) Penilaian barang milik daerah mendapatkan nilai wajar terhadap setiap asset atau barang daerah untuk penyusunan neraca asset,pemamfaatan,pemindahtanganan dan penjualan asset.

2) Pemamfaatan asset-asset pemda dalam rangka percepatan pembangunan insfrastruktur transportasi,sumber daya air,telekomunikasi,ketenagalistrikan dan insfrastruktur lainnya.

3) Penghapusan dan pemusnahan asset harus melalui mekanisme yang jelas sehingga asset-asset daerah tidak hilang begitu saja tanpa alasan yang dapat di pertanggungjawabkan secara subtansif oleh pengelola asset daerah.

4) Penjualan asset daerah haruslah berdasarkan pertimbangan ekonomis dan kemamfaatannya bagi masyarakat luas sehingga prosedurnya harus di perjelas.

Mengingat pentingnya pembahasan ini dalam rangka pengelolaan asset/barang milik daerah,maka kami bermaksud akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan dengan tema :


MEKANISME PERENCANAAN,PENGANGGARAN,PENGADAAN,PENGELOLAAN,EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN ASET/BARANG MILIK DAERAH SESUAI  PERMENDAGRI No. 17 TAHUN 2007 DAN PP No. 27 TAHUN 2014


Kegiatan acara tersebut akan di laksanakan pada : Klik Jadwal

Dengan undangan Bimbingan Teknis / Workshop / Diklat tersebut,kami berharap kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu Sekretaris Daerah : Kabag Umum,Kabag RT & Perlengkapan,Kabag Tata Usaha,Kepala SKPD : Kabag Umum,Kabag RT & Perlengkapan Kabag Tata Usaha dan atau Pengguna Barang,Kuasa Pengguna Barang,Pejabat Penilai Barang Untuk Mengikuti Workshop tersebut.

Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut akan di bebankan administrasi/kontribusi kepada setiap peserta  dan lebih jelasnya dapat menghubungi panitia.

Demikian penyampaian undangan kami,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Untuk informasi pendaftaran peserta  dan permintaan surat  silahkan menghubungi PANITIA surat di kirim setelah konfirmasi :

KONTAK PERSON :

Sdr. MASRIANTO
HP   : 0853 1544 8868.
PIN : 7564E44A
Email : mario_info@yahoo.com

Selasa, 23 Juni 2015

PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2015

Dengan Hormat,
Dalam pelaksanaan otonomi daerah,dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab.oleh karena itu pajak dan retribusi yang telah di serahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk propinsi maupun kabupaten/kota harus di kelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.Hal ini mengingat pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 / 1985 dan UU No. 12 / 1994.Dalam perkembangannya,Undang-Undang No. 28 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa selambatnya pada Tahun 2014 pengelolaan PBB Perdesaan dan perkotaan sepenuhnya di lakukan oleh Kabupaten/Kota.Bagi Kabupaten/Kota PBB bukan merupakan Pajak baru.Meskipun selama ini PBB dikelola oleh Pemerintah Pusat,Kabupaten/Kota menerima bagi hasil penerimaan pajaknya dan juga ikut terlibat dalam pengelolaannya meskipun masih terbatas pada pendistribusian dokumen SPPT/DHKP.
Berkaitan hal tersebut,maka kami panitia LPIMP bersama dukungan KEMENTERIAN DALAM NEGERI – RI ,akan menyelenggarakan Diklat Nasional Pajak Daerah ,dengan Tema :

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN DAN PENGGALIAN POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD), PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PENILAIAN DAN PEMETAAN PBB DAN BPHTB SERTA PENGELOLAAN DAN AUDIT PAJAK DAERAH “

Kegiatan acara tersebut akan di laksanakan pada : Klik Jadwal
 
KONFIRMASI UNTUK MENDAPATKAN SURAT UNDANGAN BIMTEK TERSEBUT / INFORMASI LEBIH JELAS DAPAT MENGHUBUNGI PANITIA BIMTEKNAS
Sdr. MASRIANTO HP : 085315448868 / 08119991779

Senin, 22 Juni 2015

UNDANGAN BIMTEK TENTANG BARANG/ASET MILIK DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NO.17 TAHUN 2007 DAN PP NO.27 TAHUN 2014

Undangan bimtek atau jadwal diklat aset barang milik daerah yaitu : Dalam, rangka menjamin terlaksananya tertib adminstrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka pihak yang terkait dengan pengelola barang, kuasa pengguna barang, penilai barang dan pihak ketiga harus memahami peraturan perundangan yang menyangkut hal tersebut secara komprehensif. Peraturan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2014 (Revisi PP No. 38/2008) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Masalah tersebut secara teknis dijabarkan dalam Permendagri No. 17/2007 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan beberapa pertimbangan sbb ;
  1. Penilaian barang milik daerah dalam mendapatkan nilai wajar terhadap setiap asset atau barang daerah untuk penyusunan neraca asset, pemamfaatan, pemindahtanganan dan penjualan asset.
  2. Pemamfaatan asset – asset pemda dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, sumber daya air, telekomunikasi, ketenaga-listrikan dan infrastruktur lainnya.
  3. Penghapusan dan pemusnahan asset harus melalui mekanisme yang jelas, sehingga asset-asset daerah tidak hilang begitu saja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara substantif.
  4. Penjualan asset daerah haruslah berdasarkan pertimbangan ekonomis dan kemamfaatan Bagi masyarakatluas, sehingga prosedurnya harus diperjelas.
maka sehubungan dengan hal tersebut kami akan menyelenggarakan bimbingan teknis nasional dengan tema :
Kegiatan acara tersebut akan di laksanakan pada : Klik Jadwal
Untuk Pengiriman Surat undangan dan lebih jelasnya dapat menghubungi Panitia Bimbingan Teknis Nasional (bimtek) KLIK DISINI

Minggu, 21 Juni 2015

UNDANGAN BIMTEK SOSIALISASI UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Undangan bimtek dan jadwal diklat pemerintahan daerah yaitu : Dengan di keluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa pengaturan mengenai Administrasi Pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan, dan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tata cara penyusunan SOP ADMINISTRASI Pemerintahan dilingkungan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
maka sehubungan dengan hal tersebut kami akan menyelenggarakan bimbingan teknis nasional dengan tema :
Kegiatan acara tersebut akan di laksanakan pada : Klik Jadwal
Untuk lebih jelasnya dapat menghubungi Panitia Bimbingan Teknis Nasional (bimtek) KLIK DISINI

Kamis, 26 Februari 2015

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2015


OPTIMALISASI PEMUNGUTAN DAN PENGGALIAN POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PENILAIAN DAN PEMETAAN PBB DAN BPHTB SERTA PENGELOLAAN DAN AUDIT PAJAK DAERAH

KEPADA ;
Yth,
- Bapak/Ibu SEKRETARIS DAERAH PROPINSI,KABUPATEN/KOTA
- Bapak/Ibu SEKRETARIS DPRD PROPINSI,KABUPATEN/KOTA,
- Bapak/Ibu BUPATI / WALIKOTA
- Bapak/Ibu KEPALA DPPKAD / BPKAD
- Bapak/Ibu KEPALA BAPPEDA
C/q.
Bapak / Ibu Kepala Badan / Dinas (SKPD)
Beserta Kabag / kasubag , PPTK , Bendahara Dan Jajaran Staf Terkait.

Dengan Hormat,
Dalam pelaksanaan otonomi daerah,dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab.oleh karena itu pajak dan retribusi yang telah di serahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk propinsi maupun kabupaten/kota harus di kelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.Hal ini mengingat pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 / 1985 dan UU No. 12 / 1994.Dalam perkembangannya,Undang-Undang No. 28 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa selambatnya pada Tahun 2014 pengelolaan PBB Perdesaan dan perkotaan sepenuhnya di lakukan oleh Kabupaten/Kota.Bagi Kabupaten/Kota PBB bukan merupakan Pajak baru.Meskipun selama ini PBB dikelola oleh Pemerintah Pusat,Kabupaten/Kota menerima bagi hasil penerimaan pajaknya dan juga ikut terlibat dalam pengelolaannya meskipun masih terbatas pada pendistribusian dokumen SPPT/DHKP.

Berkaitan hal tersebut,maka Pusat Pengembangan dan Informasi Keuangan Daerah (PPIKD) bersama dukungan KEMENTERIAN DALAM NEGERI – RI ,akan menyelenggarakan Diklat Nasional Pajak Daerah ,dengan Tema :

“ OPTIMALISASI PEMUNGUTAN DAN PENGGALIAN POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PENILAIAN DAN PEMETAAN PBB DAN BPHTB SERTA PENGELOLAAN DAN AUDIT PAJAK DAERAH “

Yang akan di selenggarakan pada :
Kegiatan acara tersebut akan di laksanakan pada : Klik Jadwal

Sehubungan hal tersebut,maka kami mengundang dan mengharapkan kehadiran,partisipasi serta peran aktif Bapak / Ibu / sdr (i) atau kiranya dapat mengutus Ka.Dispenda,BPKAD/DPPKAD,UPTD,Kabag,Kasubag,PPTK,Bendahara,Pelaksana serta Jajaran Staf yang terkait lainnya pada kesempatan tersebut.
Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut,akan dilakukan melalui Administrasi/Kontribusi yang dibebankan kepada masing-masing peserta @ Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penyelenggara Kegiatan.
Demikian kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KONFIRMASI UNTUK MENDAPATKAN SURAT UNDANGAN BIMTEK TERSEBUT / INFORMASI LEBIH JELAS DAPAT MENGHUBUNGI PANITIA BIMTEKNAS :
Sdr. MASRIANTO

HP : 085315448868


Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dalam Rangka Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ).
sesuai peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD,LKPJ dan ILPPD.Penyusunan indikator kinerja kunci ( IKK ) untuk Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ( EKPPD ) dalam koridor peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penetapan kinerja dan Diklat keuangan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No. 29 Tahun 2010,pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No. 51 Tahun 2010 serta peraturan menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ).
Maka dalam ini kami mengundang dalam Acara Bimbingan Teknis nasional dengan Tema :
Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Mekanisme Pelaporan dan Pemeriksaan Keuangan Menuju Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
NO.WAKTUTEMPAT
MULAIAKHIR
109 Maret 201512 Maret 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
216 Maret 201519 Maret 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
323 Maret 201526 Maret 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
430 Maret 201502 April 2015HOTEL OASIS AMIR
506 April 201509 April 2015HOTEL OASIS AMIR
613 April 201516 April 2015HOTEL OASIS AMIR
720 April 201523 April 2015HOTEL OASIS AMIR
KONFIRMASI UNTUK MENDAPATKAN SURAT UNDANGAN BIMTEK TERSEBUT / INFORMASI LEBIH JELAS DAPAT MENGHUBUNGI PANITIA BIMTEKNAS
Sdr. MASRIANTO HP : 085315448868 / 08119991779